Artikel

ISLAM ALA PRABOWO

07/09/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Antara Doa, Pujian, dan Jarak yang Sehat dengan Kekuasaan

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Sebuah buku berjudul Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam, menarik perhatian bukan hanya karena mengangkat sisi keislaman Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga karena sejumlah nama besar tercantum sebagai kontributor di dalamnya. Buku semacam ini tentu sah-sah saja diterbitkan. Seorang pemimpin, termasuk presiden, boleh dibaca dari berbagai perspektif, termasuk perspektif keagamaan.

Namun, justru karena menyangkut seorang Presiden yang masih aktif memimpin negara, buku tersebut layak dibaca dengan sikap kritis dan jernih.

Jika tulisan para tokoh di dalamnya memang dimaksudkan sebagai harapan dan doa agar Pak Prabowo menjadi pemimpin yang tegas, adil, amanah, dan mampu meneladani tokoh-tokoh besar Islam, saya justru merasa kasihan kepada beliau. Betapa berat beban moral yang diletakkan di pundaknya.

Biarlah Pak Prabowo menjadi Prabowo.

Tidak perlu dipaksa menjadi Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, atau tokoh besar lainnya. Cukuplah kita berharap beliau menjadi pemimpin yang amanah, adil, berani mengambil keputusan yang benar, serta berpihak kepada rakyat.

Selebihnya, biarlah waktu dan sejarah yang menguji.

Sebab Umar bin Abdul Aziz bukan sekadar nama yang indah untuk ditempelkan pada seorang penguasa. Demikian pula Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang keteladanannya lahir dari perjalanan panjang, pengorbanan, dan ujian sejarah. Membandingkan pemimpin hari ini dengan mereka membutuhkan kehati-hatian agar tidak berubah dari inspirasi menjadi glorifikasi.

Ada persoalan lain yang lebih serius dan patut mendapatkan penjelasan dari pihak penyusun. Jika benar sejumlah tokoh yang namanya tercantum sebagai kontributor ternyata tidak pernah menulis atau mengirimkan tulisan, persoalannya bukan lagi sekadar soal substansi buku.

Setidaknya tiga nama—TGB Muhammad Zainul Majdi, Gus Kautsar, dan KH Said Aqil Siradj—telah muncul dalam pemberitaan dengan klarifikasi atau keberatan mengenai keterlibatan mereka. Jika setelah diklarifikasi memang benar demikian, tentu sangat disayangkan.

Nama seorang ulama bukan ornamen untuk memperbesar bobot sebuah buku. Ada amanah ilmiah dan etika yang melekat pada pencantuman nama seseorang sebagai penulis atau kontributor.

Pertanyaan lain juga layak diajukan: mengapa MUI dan BAZNAS ikut meluncurkan buku yang secara khusus mengangkat sisi keislaman seorang Presiden yang masih aktif?

Saya tidak sedang menuduh adanya kepentingan tertentu. Tetapi masyarakat berhak bertanya tentang batas yang sehat antara dakwah, penghormatan kepada pemimpin, independensi kelembagaan keulamaan, dan kekuasaan politik.

Seorang Presiden masih berada di tengah perjalanan kekuasaannya. Kita belum tahu bagaimana akhir perjalanan itu. Karena itu, mungkin lebih bijak jika kita tidak terlalu cepat menulis “rapor” keagamaannya sebelum sejarah benar-benar menutup bukunya.

Biarlah Pak Prabowo menjadi Prabowo.

Tidak perlu dibesarkan dengan pujian yang terlalu tinggi. Cukup didampingi dengan doa, dinasihati ketika perlu, dan dikritik ketika keliru.

Barangkali itulah bentuk penghormatan yang paling sehat kepada seorang pemimpin.

Sebab ulama tidak harus selalu berada jauh dari kekuasaan. Tetapi ketika berada dekat dengan kekuasaan, jarak moral tetap harus dijaga.

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb 

Gresik,  7 September 2026

AHMAD CHUVAV IBRIY