Artikel

MAKAN BERGIZI DAN LOGIKA YANG TERGELINCIR

10/04/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh:  Ahmad Chuvav Ibriy

Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik dan Anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Pernyataan Abdul Mu'ti yang mengaitkan meningkatnya kehadiran siswa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut kita respons secara jernih—bukan dengan emosi, tetapi dengan disiplin logika. Sebab di sinilah letak persoalannya: ketika kalangan terdidik mulai menyederhanakan masalah kompleks dengan penjelasan yang terlalu dangkal, maka yang lahir bukan pencerahan, melainkan kebingungan yang dibungkus otoritas.

Tidak ada yang menolak bahwa program makan bergizi memiliki nilai sosial yang penting. Ia bisa membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, menopang kesehatan, bahkan secara tidak langsung memperbaiki kesiapan fisik untuk belajar. Tetapi menjadikannya sebagai penjelasan utama meningkatnya kehadiran siswa adalah bentuk reductionism—penyederhanaan berlebihan terhadap realitas pendidikan yang jauh lebih kompleks.

Pendidikan bukan sekadar soal “datang ke sekolah”. Kehadiran fisik tidak identik dengan kehadiran intelektual. Seorang siswa bisa duduk di kelas, tetapi pikirannya kosong. Ia hadir, tetapi tidak belajar. Maka mengaitkan kehadiran dengan satu variabel tunggal seperti makanan, tanpa mempertimbangkan faktor lain, adalah kesalahan berpikir yang serius.

Masalah pendidikan kita sudah lama diketahui: kualitas guru yang belum merata, ketimpangan akses antar wilayah, kurikulum yang sering berubah tanpa arah yang kokoh, serta budaya belajar yang belum tumbuh secara kuat. Semua ini adalah persoalan struktural dan kultural—bukan sekadar persoalan logistik konsumsi.

Di sinilah kritik itu menjadi relevan: bukan pada program MBG-nya, tetapi pada cara berpikir yang melatarinya. Ketika seorang intelektual menjelaskan fenomena kompleks dengan analogi sederhana yang tidak proporsional, maka yang terjadi adalah degradasi kualitas diskursus publik. Orang awam bisa salah paham, sementara orang terdidik kehilangan arah analisisnya.

Dalam tradisi keilmuan Islam, kita diajarkan pentingnya taḥqīq al-manāṭ—menentukan sebab yang tepat dari suatu hukum atau fenomena. Jika sebabnya keliru, maka kesimpulannya pun akan meleset. Menyandarkan semangat belajar siswa pada satu piring makan siang adalah bentuk kekeliruan dalam menentukan sebab. Ia mungkin faktor pendukung, tetapi bukan faktor penentu.

Lebih jauh, jika logika seperti ini terus dibiarkan, kita akan masuk pada jebakan kebijakan yang dangkal: seolah-olah setiap persoalan besar bisa diselesaikan dengan satu program populis. Pendidikan akhirnya direduksi menjadi urusan teknis jangka pendek, bukan pembangunan manusia jangka panjang.

Padahal esensi pendidikan adalah membangkitkan keinginan untuk belajar, bukan sekadar menarik tubuh untuk hadir. Dan keinginan itu lahir dari inspirasi guru, relevansi materi, lingkungan yang mendukung, serta keteladanan yang hidup—bukan dari menu makan siang semata.

Di titik ini, kritik menjadi penting sebagai bentuk amar ma’ruf dalam ranah intelektual. Kita tidak sedang merendahkan siapa pun, tetapi sedang menjaga agar nalar publik tidak tergelincir. Sebab ketika orang-orang pintar mulai berbicara tanpa kedalaman logika, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pribadi, tetapi kualitas masa depan pendidikan bangsa.

Maka benar kiranya: yang perlu kita luruskan bukan programnya, melainkan cara berpikirnya. Karena bangsa ini tidak kekurangan kebijakan—yang sering kurang adalah kejernihan akal dalam memahami persoalan.

Gresik, 10 April 2026