Artikel

MBG, Prioritas yang Dipertanyakan

16/02/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Di tengah euforia program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar slogan “gizi untuk masa depan”. Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah MBG benar-benar prioritas paling mendesak bagi bangsa ini?

Dalam tata kelola negara, prioritas bukan soal niat baik. Semua kebijakan lahir dengan niat baik. Namun negara tidak dikelola dengan niat, melainkan dengan akal sehat fiskal, konstitusi, dan ukuran manfaat jangka panjang.

Pertama, apakah MBG lebih prioritas dibanding peningkatan kualitas guru?

Kita tahu, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pengajarnya. Negara bisa memberi makan siswa setiap hari, tetapi tanpa guru yang kompeten, kurikulum yang kuat, dan ekosistem belajar yang sehat, peningkatan kecerdasan bangsa tetap stagnan. Gizi memang penting, tetapi transfer ilmu dan pembentukan karakter jauh lebih menentukan arah peradaban. Jika ruang fiskal terbatas, logikanya sederhana: investasi pada kualitas guru memberi dampak jangka panjang yang lebih sistemik daripada program konsumsi harian.

Kedua, apakah dampak gizinya signifikan?

Program makan sekolah di berbagai negara memang terbukti membantu perbaikan nutrisi, terutama bagi kelompok miskin. Namun efektivitasnya selalu bergantung pada desain yang tepat: sasaran yang jelas, pengawasan mutu pangan, dan integrasi dengan kebijakan kesehatan masyarakat. Tanpa desain yang presisi, MBG bisa berubah menjadi proyek distribusi makanan massal tanpa dampak terukur pada stunting, anemia, atau performa akademik. Kebijakan publik tidak boleh hanya bersandar pada asumsi, tetapi harus berbasis data dampak.

Ketiga, apakah fiskalnya berkelanjutan?

Program nasional berskala besar berarti komitmen anggaran jangka panjang. Jika pembiayaannya mengorbankan sektor lain yang juga strategis—pendidikan tinggi, riset, atau kesehatan—maka kita hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Negara yang sehat adalah negara yang menjaga keseimbangan antar-sektor, bukan menumpuk beban pada satu program populis.

Keempat, apakah desainnya transparan dan akuntabel?

Semakin besar anggaran, semakin tinggi risiko moral hazard. Tender dapur, rantai distribusi, dan pengadaan bahan pangan harus sepenuhnya terbuka. Jika tidak, publik berhak curiga. Dalam negara demokrasi, transparansi bukan opsi, melainkan kewajiban.

Pada akhirnya, perdebatan tentang MBG seharusnya tidak berhenti pada diksi “pro-rakyat” atau “anti-rakyat”. Yang harus diuji adalah rasionalitas kebijakannya. Kebijakan yang baik bukan yang paling nyaring dipromosikan, tetapi yang paling kokoh secara argumentasi fiskal, konstitusional, dan dampak sosial.

Bangsa ini tidak kekurangan slogan. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menimbang: mana yang benar-benar prioritas, dan mana yang sekadar terlihat heroik.

Gresik,  16 Februari 2026

Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik 

Ahmad Chuvav Ibriy