Artikel

OTT Lagi, OTT Lagi: Negeri yang Tak Pernah Belajar

20/01/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Puisi Esai 

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

OTT lagi.

Seperti hujan yang jatuh di musim yang salah.

Tak mengejutkan, tapi selalu membuat dingin.

Senin, 19 Januari 2026, kabar itu kembali mengetuk kesadaran publik: dua kepala daerah, dua nama, dua jabatan, dua wilayah—ditarik paksa dari panggung kekuasaan ke ruang pemeriksaan.

Wali Kota Madiun, Maidi.

Bupati Pati, Sadewo.

OTT lagi.

Dan negeri ini seperti hanya mampu menghela napas,

lalu men-scroll layar,

lalu bergumam lirih: “Ya beginilah…”

Kekuasaan di negeri ini sering lahir dari janji.

Janji melayani.

Janji membela wong cilik.

Janji bersih, jujur, dan bekerja sepenuh hati.

Namun di balik podium kampanye dan baliho raksasa,

sering tersembunyi laci-laci gelap

yang hanya terbuka saat transaksi terjadi.

OTT bukan sekadar operasi.

Ia adalah cermin.

Cermin yang memantulkan wajah asli kekuasaan kita:

rapuh oleh godaan,

lemah oleh sistem,

dan sering kali lupa bahwa jabatan adalah amanah,

bukan ladang panen pribadi.

OTT lagi.

Dan kita kembali bertanya—

apakah ini kegagalan individu

atau kegagalan tata kelola?

Barangkali keduanya.

Sistem politik yang mahal

mendorong pejabat mencari “balik modal”.

Birokrasi yang berbelit

melahirkan calo dan upeti.

Budaya permisif

membuat suap terasa biasa,

asal “semua kebagian”.

Di titik ini, KPK hadir seperti sirene di malam hari.

Bising.

Mengagetkan.

Menyelamatkan, sekaligus memalukan.

OTT adalah tanda bahwa hukum masih bekerja,

namun juga bukti bahwa pencegahan kita gagal berkali-kali.

OTT lagi.

Seperti lagu lama yang diputar ulang.

Padahal aktornya terus berganti.

Dulu, kini, dan entah siapa berikutnya.

Yang menyedihkan bukan hanya penangkapan itu sendiri,

melainkan dampaknya yang menjalar ke mana-mana.

Rakyat kembali sinis pada politik.

Aparatur yang jujur ikut tercoreng.

Pembangunan terhambat.

Kepercayaan publik terkikis sedikit demi sedikit,

seperti tebing yang digerus ombak korupsi.

Dalam tradisi moral dan agama,

pemimpin adalah pelayan.

Ia memikul beban yang lebih berat dari rakyat biasa.

Kesalahannya bukan sekadar dosa pribadi,

melainkan luka sosial.

Satu OTT bisa merobek harapan ribuan orang.

OTT lagi.

Maka pertanyaannya bukan lagi siapa,

melainkan sampai kapan?

Sampai kapan jabatan dianggap hadiah,

bukan tanggung jawab?

Sampai kapan hukum hanya hadir setelah uang berpindah tangan?

Sampai kapan kita puas dengan penindakan

tanpa sungguh-sungguh membenahi akar?

Negeri ini tak kekurangan orang pintar.

Yang kurang adalah keberanian untuk jujur

dan keteguhan untuk menolak.

Menolak amplop.

Menolak kompromi.

Menolak normalisasi kejahatan.

OTT lagi.

Semoga kali ini bukan sekadar berita.

Semoga ia menjadi jeda untuk berpikir,

dan titik balik untuk berubah.

Karena bila tidak,

OTT akan terus berulang—

dan yang tertangkap bukan hanya pejabat,

tetapi juga masa depan kita bersama.

Gresik, 20 Januari 2026

Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik