Artikel

Patuh atau Cerdas? Membongkar Hasrat Tersembunyi Kekuasaan

24/03/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik

Anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik

Statemen yang sering dikaitkan dengan Tan Malaka — “Mereka ingin kita patuh, bukan cerdas. Karena yang cerdas sulit ditipu” — sejatinya bukan sekadar retorika emosional. Ia memiliki akar panjang dalam tradisi pemikiran politik dunia. Gagasan ini lahir dari kegelisahan yang sama: bahwa kekuasaan, dalam banyak episode sejarah, lebih merasa aman berhadapan dengan rakyat yang patuh daripada rakyat yang kritis.

Pandangan ini bukan berdiri sendiri. Banyak pemikir lintas zaman mengafirmasi kecenderungan tersebut, meski dengan bahasa dan pendekatan yang berbeda.

Niccolò Machiavelli, dalam karya klasiknya The Prince, memang tidak pernah secara vulgar menganjurkan agar rakyat dibuat bodoh. Namun ia menekankan satu hal penting: penguasa harus mampu mengelola persepsi. Bahkan, bagi Machiavelli, menjadi tampak baik sering kali lebih penting daripada benar-benar baik. Di sinilah kita melihat bahwa realitas politik tidak selalu berdiri di atas kebenaran, melainkan pada apa yang diyakini sebagai kebenaran oleh rakyat.

Lebih jauh, Noam Chomsky mengurai praktik modern dari logika yang sama. Dalam Manufacturing Consent, ia menunjukkan bagaimana media dan struktur kekuasaan bekerja sama membentuk opini publik. Rakyat tidak dipaksa untuk tunduk, tetapi “dididik” secara halus untuk menerima narasi tertentu. Dalam konteks ini, kepatuhan bukan lagi hasil paksaan, melainkan produk rekayasa kesadaran.

Sementara itu, George Orwell melalui novel distopianya 1984 membawa kita pada gambaran ekstrem: sebuah dunia di mana kebenaran sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Dalam dunia Orwellian, rakyat bukan hanya dibohongi, tetapi kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan rekayasa. Ketika kesadaran sudah lumpuh, maka perlawanan menjadi mustahil.

Apa yang digambarkan Orwell diperhalus dalam analisis Antonio Gramsci tentang hegemoni budaya. Menurut Gramsci, kekuasaan tidak semata bertahan dengan kekuatan koersif, tetapi dengan membentuk cara berpikir masyarakat sehingga mereka menerima struktur yang ada sebagai sesuatu yang wajar. Inilah bentuk dominasi paling halus: ketika rakyat tidak merasa ditindas, padahal sedang diarahkan.

Di sisi lain, Bertrand Russell mengingatkan bahwa pendidikan dapat menjadi pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sarana pembebasan, tetapi juga bisa dijadikan alat untuk mencetak kepatuhan massal. Pendidikan yang kehilangan ruh kritis hanya akan melahirkan generasi yang pandai menghafal, tetapi miskin keberanian berpikir.

Kritik ini dipertegas oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed. Ia menyebut adanya “pendidikan gaya bank”, di mana peserta didik diposisikan sebagai objek yang hanya diisi, bukan diajak berdialog. Model seperti ini melahirkan masyarakat yang tidak terbiasa mempertanyakan, dan karenanya mudah diarahkan.

Dari rangkaian pemikiran ini, tampak satu benang merah yang sulit disangkal: kekuasaan cenderung lebih stabil ketika rakyat tidak kritis. Kontrol tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan yang kasat mata, tetapi justru bekerja melalui jalur yang lebih halus—informasi, pendidikan, dan budaya. Di sinilah medan pertarungan sesungguhnya berlangsung: bukan hanya pada siapa yang berkuasa, tetapi pada siapa yang mengendalikan cara berpikir.

Namun demikian, kita juga perlu bersikap adil. Tidak semua penguasa secara sadar menghendaki kebodohan rakyatnya. Ada pula yang sungguh-sungguh mendorong pendidikan, literasi, dan kesadaran kritis. Akan tetapi, sejarah berulang kali menunjukkan bahwa godaan untuk memanipulasi informasi demi stabilitas kekuasaan selalu hadir, dalam berbagai wajah dan bentuknya.

Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kekuasaan ingin rakyat patuh atau cerdas. Pertanyaannya adalah: apakah rakyat bersedia tetap kritis ketika dihadapkan pada kenyamanan untuk sekadar patuh?

Sebab pada akhirnya, masyarakat yang cerdas memang lebih sulit ditipu—tetapi juga lebih sulit dikendalikan. Dan di situlah letak kemerdekaan yang sejati.

Ahmad Chuvav Ibriy 

Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik

Anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik,  JATIM